Medan | Suara Harian Medan (24/6)
Kekhawatiran terhadap potensi pemadaman listrik massal (blackout) di sistem kelistrikan Jawa-Bali kembali mencuat menyusul adanya informasi mengenai kekurangan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas pasokan listrik nasional yang selama ini bertumpu pada sistem Jawa-Bali sebagai penyedia listrik terbesar di Indonesia.
Wakil Ketua Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa (FABEM-SM), Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menyoroti adanya kekurangan sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) yang hingga kini disebut belum memiliki kontrak pasokan.
Menurut Tody, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah karena batu bara masih menjadi sumber energi utama pembangkit listrik nasional.
“Jika pasokan batu bara terganggu dalam waktu yang lama, sejumlah PLTU berpotensi mengalami penurunan produksi bahkan penghentian operasi sementara. Dampaknya bukan hanya terhadap pasokan listrik, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat, termasuk petani, peternak, pelaku usaha, dan sektor industri,” ujar Tody di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lebih dari 60 persen kebutuhan listrik nasional masih bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara. Oleh karena itu, gangguan pasokan dinilai dapat berdampak langsung terhadap ketahanan energi nasional.
Tody mengungkapkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI menyebut kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Namun hingga saat ini, kontrak pasokan yang telah ditandatangani baru mencapai sekitar 134 juta ton sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton.
Meski pemerintah telah menetapkan alokasi batu bara domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), proses kontrak dan distribusi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah PLTU.
Menurut Tody, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan cadangan batu bara nasional, melainkan juga lemahnya perencanaan, pengelolaan kontrak jangka panjang, serta koordinasi antara pemerintah, PLN, dan perusahaan tambang.
Atas kondisi tersebut, DPP FABEM-SM mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, termasuk kinerja manajemen PLN.
“Kami menilai perlu adanya audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan energi nasional. Pengisian jabatan direksi dan manajemen strategis harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Selain itu, FABEM-SM juga meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret guna memastikan pasokan batu bara tetap terjaga sehingga tidak terjadi gangguan pasokan listrik yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Kami berharap pemerintah dan PLN segera menyelesaikan persoalan ini agar pasokan listrik nasional tetap aman, stabil, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Tody.
(Red)
